60.321
Anggota

Rp 159,521,300,113
Pinjaman

Info lebih lanjut kiniKucinta
kini Cicilan Tanpa Kartu Kredit
MUDAH
Proses online, tanpa paperwork, dan tanpa administrasi yang ribet
INSTANT APPROVAL
Konfirmasi status pengajuan hanya dalam waktu hitungan menit
BUNGA RINGAN
Bunga kompetitif dan sifatnya flat per bulan
BIAYA ADMIN MURAH
Biaya administrasi hanya Rp 148.000/pengajuan
Info lebih lanjut kiniFlexi
Pinjaman Bunga Rendah Untuk Karyawan
MUDAH
Proses online, tanpa paperwork, dan tanpa administrasi yang ribet
INSTANT APPROVAL
Konfirmasi status pengajuan hanya dalam waktu hitungan menit
1%
BUNGA RINGAN
Bunga kompetitif dan sifatnya Flat mulai dari 1% per bulan
BIAYA ADMIN MURAH
Biaya administrasi hanya Rp. 50.000/pengajuan
kiniUsaha
Mendanai semakin mudah dengan hasil yang menarik
MUDAH
Proses online, tanpa paperwork dan tanpa adminstrasi yang ribet
INSTANT APPROVAL
Konfirmasi status pengajuan dalam hitungan menit
BUNGA RINGAN
Bunga kompetitif dan sifatnya flat per bulan
BIAYA ADMIN MURAH
Biaya administrasi hanya Rp 300.000/pengajuan

TOP
TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH :
OJK

PT. Dana Kini Indonesia dengan nama Danakini, merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang layanan finansial berbasis teknologi Informasi (Fintech Lending), yang mempertemukan Pemilik Dana dan Peminjam Dana yang difokuskan untuk keperluan pembiayaan konsumer (contoh: berbelanja perlengkapan rumah dan gaya hidup), pembiayaan industri mikro, dan pinjaman dana tunai karyawan. Danakini merupakan perusahaan berbadan hukum yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dengan nomor registrasi S-26/NB.213/2018

PERHATIAN :

  1. Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak.
  2. Risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Pinjaman. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini.
  3. Penyelenggara dengan persetujuan dari masing-masing Pengguna (Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman) mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola, dan/atau menggunakan data pribadi Pengguna ("Pemanfaatan Data") pada atau di dalam benda, perangkat elektronik (termasuk smartphone atau telepon seluler), perangkat keras (hardware) maupun lunak (software), dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik Pengguna atau yang dikuasai Pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan, dan mekanisme Pemanfaatan Data tersebut kepada Pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud.
  4. Pemberi Pinjaman yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman pinjam meminjam, disarankan untuk tidak menggunakan layanan ini.
  5. Penerima Pinjaman harus mempertimbangkan tingkat bunga pinjaman dan biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi pinjaman.
  1. Setiap kecurangan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas di media sosial.
  2. Pengguna harus membaca dan memahami informasi ini sebelum membuat keputusan menjadi Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman.
  3. Pemerintah yaitu dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, tidak bertanggung jawab atas setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh Pengguna, baik Pemberi Pinjaman maupun Penerima Pinjaman (baik karena kesengajaan atau kelalaian Pengguna) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan atau perikatan antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman.
  4. Setiap transaksi dan kegiatan pinjam meminjam atau pelaksanaan kesepakatan mengenai pinjam meminjam antara atau yang melibatkan Penyelenggara, Pemberi Pinjaman, dan/atau Penerima Pinjaman wajib dilakukan melalui escrow account dan virtual account sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bukti telah terjadinya pelanggaran hukum oleh Penyelenggara sehingga Penyelenggara wajib menanggung ganti rugi yang diderita oleh masing-masing Pengguna sebagai akibat langsung dari pelanggaran hukum tersebut di atas tanpa mengurangi hak Pengguna yang menderita kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.